Home / Berita / Empat Raperda Kota Pangkalpinang Disetujui, Kemudahan Investasi hingga Penataan Pemakaman

Empat Raperda Kota Pangkalpinang Disetujui, Kemudahan Investasi hingga Penataan Pemakaman

Empat Raperda yang telah diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang ke DPRD telah disahkan menjadi Perda.

Yakni Raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Pangkalpinang nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda tentang Penataan Pemakaman.

“Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pansus 9, 16, 17, 18 DPRD Pangkalpinang yang telah bekerja dan membahas bersama pemerintah Kota Pangkalpinang untukRaperda ini,” ungkap Wali kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen).

Molen mengatakan, Raperda yang diajukan memiliki hubungan dengan semua aspek, termasuk masyarakat.

Ia menjelaskan, berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Pangkalpinang misalnya, bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon calon penanam modal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kemudian Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan pajak daerah dan pengurangan atau pembebasan retribusi daerah. Sedangkan pemberian penanaman modal dapat berbentuk penyediaan informasi lahan atau lokasi, pemberian advokasi, dan percepatan pemberian perizinan,” ungkapnya.

Pengajuan raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Pangkalpinang nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha didasarkan adanya perubahan pada beberapa substansi yakni salah satunya perubahan jumlah petak pada bangunan kios, dikarenakan adanya penyerahan kios dari bidang aset pada Bakeuda Pangkalpinang.

“Samping itu juga adanya pengurangan petak dikarenakan perubahan nama dan ukuruan petak, tetapi tidak mengurangi pendapatan retribusi,” jelas Molen.

“Dengan adanya perubahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah pada Pemkot Pangkalpinang,” terangnya.

Berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemkot Pangkalpinang berupaya memajukan kebudayaan nasional dan menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan.

“Dalam hal penyelenggaraan perpustakaan, pemda bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar perpustakaan pada dinas, seperti koleski perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, pengelolaan, dan pendanaan perpustakaan,” ungkap Molen.

Dia melanjutkan, dengan pengajuan Raperda tentang penataan pemakaman merupakan suatu proses pengaturan pemukiman bagi orang – orang yang telah meninggal dunia yang dalam rencana tata ruang wilayah / rencana detail tata ruang kota Pangkalpinang dikelompokan dalam peruntukan terbuka hijau.

“Semoga pemakaman di Pangkalpinang dapat tertata dengan lebih baik. Sehingga Pada saat Perda penataan pemakaman diundangkan, maka Perda Pangkalpinang nomor 11 tahun 2004 tentang ketentuan – ketentuan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” imbuh Molen.

About Admin

Check Also

Dampak Covid-19, Tahun 2020 di Pangkalpinang Sebanyak 195 Pekerja di PHK dan 11.600 Dirumahkan

PANGKALPINANG — Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *