Home / Berita / Geliat Investasi di Pangkalpinang Untuk Siapa? Ini Kata Mereka

Geliat Investasi di Pangkalpinang Untuk Siapa? Ini Kata Mereka

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mencatat,  geliat investasi di ibu kota provinsi ini sejak dua tahun terakhir terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan data, di tahun 2019 investasi yang masuk berkisar Rp1,2 triliun, kemudian di tahun 2020 naik Rp8 miliar menjadi Rp2 triliun. Sampai pada tahun 2021 sampai bulan juli sudah mencapai Rp1,7 triliun dan kemungkinan hal itu akan terus bertambah.

Demikian yang dikatakan Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang Yan Rizana saat menjadi bintang tamu di acara Ngobrol Bareng Politisi 2021 atau Ngopi 24 dengan tema ‘Geliat Investasi di PGK Untuk Siapa?’ di Hotel Santika Bangka bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Pangkalpinang, Djubaidah, Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang, Ahmad Amir, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi serta Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pangkalpinang, Ermawi, Jumat (22/10/2021).

“Kalau kita melihat disini ada tren kenaikan dari segi investasi. Sedangkan kita tahu pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung hampir dua tahun. Artinya jika kita melihat dari nilai catatan seperti ini tentunya pademi tidak mempengaruhi nilai investasi di Kota Pangkalpinang,” kata dia.

Yan membeberkan, ada beberapa sektor investasi yang menjadi unggulan di Kota Pangkalpinang dimana yang pertama adalah sektor perdagangan dan jasa. Kemudian disusul sektor pariwisata dan perikanan. Akan tetapi, investasi yang dominan berada di sektor perdagangan.

Hal ini tentunya tidak lepas dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang menjadi faktor utama. Yang mana semakin tinggi nilai investasi suatu wilayah, akan meningkatkan perputaran uang atau modal di daerah itu.

“Dengan seperti itu dampaknya adalah produktivitas semakin tinggi. Selain itu terakhir lapangan kerja, dengan adanya undang-undang cipta kerja yang sudah diresmikan diresmikan tahun 2021 kemarin memang benar-benar mendukung dengan kedatangan investasi,” beber Yan.

Lalu kemudahan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission atau OSS RBA, juga turut mendukung investasi yang masuk ke Pangkalpinang. Ini tentunya memberikan kemudahan dalam berusaha karena didukung dengan penyederhanaan perizinan.

“Pemkot Pangkalpinang sudah melaksanakan OSS RBA itu. Memang disadari dari bulan Agustus sampai sekarang ada kendala dengan migrasi data yang belum selesai atau sempurna, kalau itu sudah sempurna akan mempermudah perizinan. Dengan ini pelaku usaha dengan modal di bawah Rp1 miliar mereka cukup meng-upload KK, KTP dan nilai investasi dari itu akan keluar nomor induk induk berusaha,” tambahnya.

Sambung dia, pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya di Pangkalpinang total sebanyak 916 orang tenaga kerja dirumahkan, 200 orang di PHK dari 58 perusahaan. Bahkan dengan hal itu meningkatkan angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi mencapai 6,93 persen, karena Kota Pangkalpinang adalah kota perdagangan dan jasa.

Maka dari itu, Yan berharap pada tahun 2022 investasi di Pangkalpinang akan lebih menggeliat lagi. Jika perlu diselaraskan dengan adanya peraturan daerah (Perda) tentang Omnibus law atau cipta kerja agar lebih mempermudahkan para investor.

“Mudah-mudahan ini tetap menjadi prioritas kita didukung oleh rekan-rekan politisi. Kami berharap ada suatu inovasi Perda Omnibus Law. Dengan ini akan meningkatkan nilai investasi, karena saat ini kita masih rancu menggunakan Perda yang mana tidak ada yang mengikuti undang-undang omnibus law,” tandas Yan.

DPRD Minta Berdayakan Putra-Putri Daerah

Dengan naiknya nilai investasi, Wakil Ketua II DPRD Kota Pangkalpinang, Djubaidah meminta, Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk dengan bijak menyikapi investasi yang masuk. Setidaknya banyaknya investasi dengan merek ternama dapat mengurangi angka pengangguran yang mencapai 6,93 persen.

“Bagaimana cara kita menyikapi investasi itu sampai dampaknya kepada masyarakat agar kita mengurangi penekanan pengangguran di Kota Pangkalpinang,” tegas Djubaidah.

Dia tak menampik, dengan banyaknya investasi yang masuk juga terselip akan kepentingan kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya sudah seharusnya kelompok tersebut juga peduli dengan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dengan memberdayakan putra-putri daerah dengan investasi yang banyak di Kota Pangkalpinang ini.

Selain itu, investasi yang masuk jangan sampai menjadi berkurang. Oleh sebab itu, untuk permasalahan perizinan Pemkot jangan hanya memberikan perizinan semata, tetapi juga melihat langsung dampaknya berdasarkan kategori usaha yang kita inginkan di Kota Pangkalpinang.

Terkait permasalahan perda yang dinginkan Pemkot Pangkalpinang, jangan hanya kita Paripurnakan saja oleh DPRD tetapi tidak direalisasikan, tidak di edukasi dan sosialisasi pada masyarakat.

“Perda bukan hanya menjadi acuan, tetapi bagaimana cara muatan lokal kita didedikasikan dengan Perda. Jadi untuk permasalahan Perda kami menginginkan perda-perda itu masuk akan menjadi edukasi peningkatan untuk di Kota Pangkalpinang. Jangan sampai hanya menjadi acuan, kerja apa pun yang sudah diajukan itulah yang kami inginkan,” timpalnya.

Investasi dapat tekan pengangguran

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pangkalpinang, Ermawi optimis untuk beberapa tahun kedepan angka pengangguran itu akan segera pulih membaik. Hal itu berkaca dengan peredaran uang di Bangka Belitung yang cukup luar biasa.

“Kita selaku dewan investasi ini tetap berjalan mulus untuk ke Bangka Belitung dikarenakan uang yang beredar luar biasa untuk sekarang ini. Kita lihat sekarang ini perekonomian kita meluapnya luar biasa, artinya uang yang beredar banyak sekali kita ambil contoh McD bahan bakunya juga dari Pangkalpinang seperti cabe sayuran dan segala macam batas pemakaian lebih banyak,” sebut dia.

Oleh karenanya dia meminta ketegasan dari pemerintah setempat terkait perizinan dapat segera dipermudah untuk membantu investasi masuk di Pangkalpinang.

“Cepat dibantu untuk investasi dan kedua usaha juga bekerjasama dengan saber pungli Disperindag provinsi. Kita pantau terus karena kita soal setiap Minggu kita harus lapor bahan pokok kita ke pusat apakah ada yang naik dan turun,” ucap Ermawi.

Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang, Ahmad Amir menyebut, geliat investasi di Pangkalpinang hanya untuk konstituen.

“Jadi kalau ngelihat ngelihat investasi di Pangkalpinang untuk siapa yang jelas saya setujunya untuk konstituen kita karena kita semua adalah orang politik,” sebutnya.

Sementara untuk Perda Omnibus Law, pihaknya mendukung karena untuk kemudahan berinvestasi. Tetapi jangan lupa sektor jasa apa yang akan dijual di Pangkalpinang.

“Jadi kalau membahas terkait investasi perdagangan dan jasa tidak lepas dari peraturan yang bermanfaat bagi semua orang. Sarapannya memang investasi dibutuhkan karena disitu ada angka pengangguran sementara angkatan kerja baru terus bertambah,” kata Amir.

Minta Pemkot cek lapangan

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi menegaskan, banyaknya investasi di Pangkalpinang seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian  apakah berpengaruh pada pengurangan angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran sehingga berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

“Pertumbuhan ekonomi selama ini selalu berlindung dari adanya Covid-19 sehingga kondisi ekonomi kita turun. Ekonomi kita di 2020 itu ambruk bahkan minus 6,28 itu luar biasa. Kemudian muncul investasi, logikanya investasi yang kemudian dilakukan itu adalah dapat memunculkan investasi di sektor perdagangan seperti Indomaret, Alfamart hingga pizzahut. Bahkan pekerjanya hanya berapa persen dari Kota Pangkalpinang, lebih banyak dari luar,” jelasnya.

Kemudian sektor PAD pada tahun 2020-2021 Pemda bersama DPRD menargetkan Rp136 miliar, retribusi Rp12 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 ditargetkan Rp153 miliar dan Rp15 miliar untuk retribusi.

“Investasi yang muncul hari ini adalah bagus untuk kita tetapi kemudian ternyata itu bukan alami kerja kita, indikator-indikator kinerja kita kepada pemerintah itu belum mampu ditingkatkan. Padahal rencana kita kedepan banyak investasi di sektor pariwisata itu minus 30 persen di tahun 2020,” kata Arnadi.

Arnadi menegaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki Perda nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang eceran dan pedagang besar. Maka dari itu dia meminta Pemkot untuk mengecek ke lapangan apakah hak mereka sudah penuhi, pasalnya Alfamart dan Indomaret serta investasi lainnya harus menempatkan 10 persen produk UMKM lokal.

“Coba lihat Indomaret Alfamart dan sebagainya apakah ada yang menjual. Catatan terakhir berapa lama bertahan pedagang besar dan eceran, resto-resto ataupun makanan yang muncul hari ini. Kita belum melihat pertahanan mereka paling lama dua sampai tiga bulan ramai setelah itu oleng juga. Orang juga masih mikir-mikir kalau pasar kita seperti itu apakah kemudian penunjang belum ada seperti apa,” timpal dia. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Geliat Investasi di Pangkalpinang Untuk Siapa? Ini Kata Mereka, https://bangka.tribunnews.com/2021/10/22/geliat-investasi-di-pangkalpinang-untuk-siapa-ini-kata-mereka?page=4.
Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari

About Admin

Check Also

Realisasi Investasi di Pangkalpinang Melebihi Target, Pemkot Tetap Kejar Investor

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemberitahuan ADVICE PLANING menjadi KKPR khusus UMK